Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa
ADA saat ketika angka berbicara lebih nyaring daripada pidato, lebih menampar daripada kritik oposisi, dan lebih menegangkan daripada drama politik.
Itulah yang sedang terjadi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran yang disiapkan negara mencapai Rp 71 triliun, angka yang bagi kebanyakan orang lebih menyerupai mitologi ketimbang realitas.
Namun, yang terjadi di lapangan sungguh paradoksal: dari angka fantastis itu, baru sekitar Rp 13 triliun yang benar-benar terserap.
Sisanya, Rp 58 triliun, seakan menghilang dalam kabut birokrasi dan administrasi. Dan di titik inilah nama Purbaya Yudhi Sadewa mencuat atau hadir sebagai tokoh baru dalam drama fiskal negeri ini.
Purbaya, ekonom yang lama dikenal di lingkaran kebijakan, kini duduk sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.
Publik awalnya memandangnya sebagai sosok teknokrat yang lebih senyap ketimbang flamboyan. Namun, ia justru mematahkan praduga itu.
Dengan gaya lugas, bahkan cenderung menantang, ia menembakkan kritik langsung ke jantung program kebanggaan presiden. “Ini bukan sekadar angka di PowerPoint.
Ini soal akuntabilitas sampai ke piring anak-anak”, begitu kira-kira pesan yang hendak ditegaskan. Langkah ini terasa seperti gebrakan.
Karena dalam tradisi politik kita, menteri keuangan sering dianggap hanya sebagai bendahara yang taat menjaga ritme presiden.
Jarang ada yang memilih jalur konfrontasi, apalagi terhadap program prioritas. Purbaya justru melakukannya, seolah ingin mengembalikan definisi seorang menteri keuangan bukan sebagai kasir, melainkan sebagai penjaga integritas fiskal.
Dalam forum rapat DPR ia tidak segan mendesak transparansi, mengusulkan konferensi pers bulanan, dan menolak menganggap normal ketika puluhan triliun rupiah anggaran seakan terparkir tanpa alasan jelas dan masuk akal.
Namun, begitu tabir mulai disingkap, publik justru dihadapkan pada kenyataan ironis. Banyak unit dapur penyedia makanan MBG ternyata dikelola atau dimiliki para politisi.
Di Kuningan saja, ada sekitar dua puluh dapur yang berafiliasi dengan para legislator. Di Jakarta Timur, seorang ketua komisi DPR disebut-sebut mengendalikan satu dapur. Dalih mereka sama: bukan operator, hanya investor.
Namun publik tidak butuh kamus politik untuk membaca situasi. Di mata warga, para politisi itu terlihat sedang menari di dua panggung sekaligus, di parlemen sebagai pengawas, dan di dapur sebagai pemain. Konflik kepentingan yang biasanya disamarkan kini terbuka telanjang.
Kekacauan tidak berhenti di situ. Kasus keracunan massal mulai merebak di berbagai daerah. Di Kupang, ratusan siswa SMPN 8 harus dilarikan ke fasilitas kesehatan akibat makanan basi.
Dari Maluku Barat Daya dilaporkan 40 anak SMPN 1 Tepa keracunan makanan, katanya gara-gara ikan tuna. Mereka juga sempat protes semangka yang disajikan sudah busuk dan sayur kacang ijo juga rupanya telah basi.
Di Bandung, SD Legok Hayam dan SMPN 35 mengalami kejadian serupa. Di Sragen, Cianjur, hingga Nunukan Selatan, anak-anak dipaksa berhadapan dengan ikan tongkol berulat, seolah negeri ini sedang mendistribusikan epidemi alih-alih gizi.
Bayangkan, triliunan rupiah dialokasikan untuk kesehatan anak bangsa, tetapi hasil yang didapat justru berupa mual, muntah, dan trauma. Ironi ini begitu telak, seakan menyatakan bahwa angka-angka fantastis anggaran tidak otomatis menjelma menjadi kualitas hidup yang nyata.
Kementerian Kesehatan dan Ombudsman memang bergerak. Regulasi baru disusun, sertifikasi laik sanitasi diwajibkan, inspeksi berkala direncanakan, hingga mekanisme pelaporan diperketat.
Para pakar kesehatan masyarakat, termasuk dari Universitas Gadjah Mada, mengingatkan risiko skala produksi besar yang rentan kontaminasi bakteri jika tak diawasi dengan baik.
Namun, semua langkah teknokratis ini belum tentu sanggup menghapus pertanyaan yang terlanjur mengendap di benak publik: bagaimana mungkin program sebesar ini dijalankan tanpa tata kelola yang siap menghadapi risiko dasar seperti kebersihan dapur dan pengawasan bahan pangan?
Di tengah sorotan, Kepala Badan Gizi Nasional mencoba mengemukakan narasi berbeda. Menurutnya, 22 juta penerima manfaat sudah tersentuh MBG, dan perputaran uang di masyarakat mencapai Rp 28 triliun.
Klaim ini terdengar impresif, tetapi segera memunculkan ketidakselarasan. Jika Rp 28 triliun benar-benar sudah berputar, bagaimana mungkin realisasi anggaran resmi baru Rp 13 triliun? Apakah ada definisi ganda tentang “perputaran uang”?
Apakah ini cermin koordinasi fiskal yang kacau, atau sekadar cara kreatif mengemas keberhasilan? Lagi-lagi, publik berhadapan dengan paradoks.
Di sinilah relevansi Purbaya semakin kuat. Ia tidak sekadar menghitung angka, tetapi mencoba menantang budaya lama yang menoleransi anomali anggaran.
Ia seperti hendak berkata bahwa program besar hanya akan bermakna jika tata kelolanya transparan, bukan sekadar menjadi etalase politik.
Namun, langkahnya tentu penuh risiko. Menyentuh program kesayangan presiden sama saja dengan melangkah di atas kawat tipis.
Satu gerakan salah bisa dianggap pembangkangan, bukan sekadar koreksi. Namun, justru keberanian itulah yang membuat publik memperhatikannya.
Dalam narasi besar tentang pemerintahan, Purbaya tampil sebagai antitesis, seorang teknokrat yang memilih bicara keras di tengah tradisi diam-diam.
Kisah MBG sejatinya adalah potret klasik tentang ambisi besar dan realitas lapangan yang tak sejalan. Negara ingin membangun generasi sehat dengan cara instan, dengan alokasi anggaran jumbo.
Namun di lapangan, infrastruktur distribusi, sistem pengawasan, hingga kapasitas dapur masyarakat tidak siap menampung skala sebesar itu.
Lalu celah itu dimasuki kepentingan politik dan bisnis. Akhirnya program yang dirancang untuk memberi gizi malah berisiko mencederai generasi.
Pertanyaan paling penting dari semua ini sesungguhnya sederhana: siapa yang benar-benar makan dari program ini?
Apakah anak-anak yang semestinya menjadi penerima manfaat, ataukah jaringan politisi dan birokrat yang menjadikan MBG sebagai ladang rente baru?
Jika jawaban jujurnya condong pada yang kedua, maka program ini tak hanya gagal, melainkan juga berbahaya.
Opini publik jelas tidak bisa diremehkan. Masyarakat bisa menerima jika ada keterlambatan, tetapi mereka sulit memaafkan ketika menyaksikan konflik kepentingan dan ketidakpedulian yang nyata dari para elite negeri.
Anak-anak yang keracunan di Kupang, Tepa atau Bandung menjadi simbol luka kolektif. Mereka mewakili jutaan anak lain yang berhak mendapatkan makanan sehat, bukan sekadar janji politik.
Purbaya mungkin sadar bahwa gebrakannya tidak akan langsung mengubah sistem. Tetapi setidaknya ia telah menyalakan lampu sorot pada ruang gelap yang selama ini diabaikan.
Transparansi bukan sekadar prosedur, melainkan pesan moral bahwa anggaran negara bukan milik elite, melainkan amanah publik.
Dan justru dengan keberanian seperti inilah pemerintahan diuji: apakah ia bersedia menjadikan akuntabilitas sebagai bagian dari integritas, ataukah hanya akan melanjutkan tradisi menutup mata demi stabilitas politik.
Program MBG masih mungkin diselamatkan, tetapi hanya jika ada kemauan politik untuk memperlakukan anggaran sebagai instrumen kesejahteraan, bukan sebagai arena bagi segelintir pemain.
Dan di tengah semua paradoks itu, figur Purbaya tiba-tiba hadir sebagai pengingat bahwa kadang-kadang, di antara hiruk pikuk retorika, justru angka-angka yang mampu menelanjangi wajah asli kekuasaan.
Jika generasi muda kita kelak tumbuh sehat karena MBG yang dibenahi, itu akan menjadi warisan penting dan berharga.
Namun, jika yang tersisa hanyalah cerita tentang triliunan rupiah yang hilang, dapur politisi yang menjamur, dan anak-anak yang keracunan, maka program ini hanya akan dikenang sebagai anekdot tragis: negara punya uang, tetapi gagal memberi makan dengan layak. Dan seperti biasa, sejarah akan menuliskan siapa yang benar-be
M. Ikhsan Tualeka (Pegiat Perubahan Sosial)
Sumber : Kompas.Com
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar