Anggota DPRK Aceh Selatan Ir.Alja Yusnadi, S.TP, M.SiASPIRATIF.ID — Setelah 3 bulan menjalani sanksi administratif di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya Bupati Aceh Selatan H.Mirwan kembali melaksanakan tugasnya sebagai orang nomor satu di Kabupaten yang pernah terkenal sebagai daerah penghasil pala di Aceh itu.
Puncaknya, pada Selasa 10 Maret 2026, Bupati yang didukung oleh Koalisi Partai Nasional (Parnas) pada Pilkada 2026 itu memimpin apel gabungan yang di halaman kantor Bupati setempat. Begitupun,banyak tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan Bupati Mirwan dalam beberapa waktu kedepan.
Anggota DPRK Aceh Selatan Ir.Alja Yusnadi, S.TP,M.Si saat dikonfirmasi Aspiratif Id mengatakan,kembalinya Bupati Mirwan harus menjadi titik balik bagi arah pemerintahan di Aceh Selatan.
Menurut Sekretaris Komisi II DPRK ini, masih ada sisa masa jabatan empat tahun lagi dan Bupati Mirwan mewarisi kepemimpinan dengan berbagai persoalan. Mulai dari hutang daerah yang sudah menumpuk, tatakelola pemerintahan yang tidak stabil, pelayanan dasar yang belum maksimal, hingga indikator makro ekonomi yang tidak begitu menggembirakan.
“Saya tidak tahu, apakah Bupati Mirwan sepenuhnya mengetahui kondisi Aceh Selatan ini. Yang jelas, Bupati Mirwan bertanggungjawab dalam periode kepemimpinannya Bersama Baital Mukadis terhadap perbaikan Aceh Selatan,” kata Alja Yusnadi.
Lebih lanjut, Sekretaris Partai Gerindra Aceh Selatan itu menjelaskan, kepemimpinan Mirwan dan Baital Mukadis membawa semangat baru, bagaikan obor di tengah malam yang remang.
Itu sebab, banyak masyarakat menitipkan harapan kepada Mirwan, dan karena itu pula dia berhasil menumbangkan calon petahana pada pilkada 2024 lalu.
“Setelah dilantik, satu-persatu persoalan mulai muncul kepermukaan. Rupanya, semangat personal tidak cukup dalam mengelola pemerintahan. Tim yang solid-lebih tepatnya birokrat yang solid menjadi faktor utama. Baru mulai menatap, trade-off terjadi. Mirwan harus “menepi” selama tiga bulan. Selama itu pula, menurut amatan saya, tatakelola pemerintahan seperti kehilangan arah. Birokrasi berjalan sendiri-sendiri tanpa orkestrasi yang rapi,” ujar Alja Yusnadi.
Selain itu, konsolidasi birokrasi menjadi titik fokus kelemahan selama ini. Ibaratnya mesin, sebagus apapun mereknya, jika tidak diikuti oleh kinerja komponen di bawahnya, ide besar itu akan tidak akan jalan.
Untuk mengefektifkan kinerja birokrasi, yang pertama sekali adalah mendefenitifkan Sekretaris Daerah (Sekda) setelah ditinggalkan oleh Cut Syazalisma, sudah beberapa kali jabatan itu di pelaksana tugas-kan.
Lebih jauh Ketua HKTI Aceh Selatan ini menyebutkan, Sekda adalah pejabat pemegang kendali birokrasi. Kepala Daerah boleh saja memiliki gagasan cemerlang untuk memajukan daerahnya, namun tanpa disokong oleh kinerja birokrasi yang sepadan pencapaian tersebut akan tersendat. Ibaratnya lari estapet, Bupati dan Birokrasi harus sama kencangnya.
“Kedepan, siapun yang akan ditunjuk menjadi Sekda nantinya, tentunya harus memiliki pengaruh yang luas terhadap birokrasi di bawahnya. Prasyaratnya adalah memiliki pengalaman dalam mengelola birokrasi. Harus sudah pernah menjabat eselon II di Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten dengan beban kerja yang besar,” ungkap Alja.
“Sekda adalah jembatan yang menghubungkan Kepada Daerah dengan Kepala SKPK, dia juga jangkar. Sekda harus kuat, strong leadership.
Beres Sekda, Langkah berikutnya adalah mengembalikan fungsi asisten. Asisten itu yang membantu sekda dalam mengkoordinasikan program dan kegiatan, seperti Menko-lah lebih kurang,” jelas kandidat Doktor IPB itu.
Alja menambahkan, Bupati Mirwan harus mengubah “imej”, asisten itu bukan tempat parkir birokrat tua menjelang pensiun. Asisten harus ditempatkan birokrat yang masih segar, yang memiliki daya jelajah yang tinggi. Demikian juga dengan staf ahli. Berikan mereka beban dan tanggung jawab.
“Sekda, Asisten I, Asisten III, Asisten II, staf ahli. Beres itu semua, perkuat BAPPEDA, BPKD, Inspektorat,” kata Alja.
Bappeda adalah dapur perencanaan
Tidak hanya itu, mimpi Pembangunan daerah yang sering di sampaikan pada saat kampanye harus diterjemahkan secara teknokratik oleh BAPPEDA.
Beriringan dengan itu, keberadaan BPKD juga sangat vital. Perencanaan Pembangunan harus selaras dengan kekuatan fiscal.
BPKD bukan hanya mengelola, dia juga merencanakan pendapatan. Sejalan dengan itu, peran Inspektorat juga sangat penting. Inspektorat ini menjalankan fungsi evaluator, internal.
BAPPEDA-BPKD-Inspektorat adalah trisula.
Perencanaan-Keuangan-Pengawasan Internal
Ke tiga isntansi ini harus diisi oleh birokrat yang kompeten bukan inpoten. Memiliki kapastias-integritas-loyalitas.
Berikutnya, dengan alasan efektivitas dan efisiensi, Bupati Mirwan harus segera mendefenitifkan seluruh jajarannya. Kita sudah menghabiskan setahun pertama dalam situasi birokrasi pelaksana tugas. Di tahun kedua ini perangkat kerja sudah terbentuk.
“Retorika Maju dan Produktif harus kita atur ulang. Pilih beberapa program strategis yang akan kita urus dalam sisa masa jabatan ini,” sebut Alja.
“Saran saya, fokus saja pada peningkatan layanan Kesehatan, Pendidikan, dan pelayanan administrasi,” tutupnya.[Heka]
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar