BADKO HMI Aceh Desak Pemerintah Pusat Manfaatkan Terminal LNG Arun demi Keadilan Energi untuk Aceh

ASPIRATIF.ID — Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Aceh kembali menggelar diskusi strategis bertajuk Surah BADKO HMI Aceh Vol. 4 dengan tema “Blok Andaman: Tantangan dan Harapan untuk Aceh”, yang menghadirkan akademisi, praktisi energi, hingga aktivis daerah untuk membahas masa depan pengelolaan sumber daya migas Aceh.

Dalam diskusi tersebut, diperoleh gambaran bahwa Blok Andaman, yang berlokasi di lepas pantai Aceh, merupakan salah satu blok migas dengan potensi cadangan gas terbesar di kawasan Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu temuan eksplorasi di wilayah Andaman II bahkan diproyeksikan memiliki potensi gas mencapai lebih dari 3 TCF (trillion cubic feet), menjadikannya aset strategis yang semestinya membuka peluang besar bagi ekonomi Aceh.

Namun, menurut BADKO HMI Aceh, pengelolaan dan skema regulasi yang berjalan saat ini belum menunjukkan keberpihakan nyata terhadap Aceh sebagai wilayah penghasil migas.

Hingga kini, proses produksi dan hilirisasi gas dari kawasan tersebut lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan energi di Pulau Jawa, tanpa terlebih dahulu memberikan nilai tambah ekonomi dan industri di daerah Aceh sendiri.

Padahal, Aceh memiliki infrastruktur strategis berupa Terminal LNG Arun di Lhokseumawe, fasilitas bersejarah yang dahulu menjadi pusat ekspor LNG Indonesia ke pasar global.

Setelah mengalami konversi fungsi menjadi terminal regasifikasi, fasilitas tersebut masih memiliki kapasitas dan potensi untuk dijadikan titik transit dan pusat hilirisasi gas, sebelum dialirkan lebih lanjut ke wilayah lain.

Alih-alih memanfaatkan terminal tersebut, kebijakan pemerintah pusat justru mengembangkan jalur pipa transmisi gas dari Arun menuju Belawan dan dilanjutkan ke jaringan pipa antarprovinsi yang mengarah ke Pulau Jawa, sehingga memperkuat kesan bahwa Aceh hanya dijadikan wilayah ekstraksi, bukan wilayah yang ikut menikmati manfaat industri energi.

“Kami sangat menyayangkan kebijakan yang terkesan tidak ingin melibatkan Aceh secara maksimal dalam rantai produksi dan hilirisasi migas Blok Andaman. Padahal, sumber daya itu berada di perairan Aceh dan seharusnya memberi kontribusi nyata untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh,kami meminta agar terminal di LNG Arun yang digunakan untuk eksplorasi blok Andaman ini” tegas BADKO HMI Aceh dalam pernyataannya,Senin (10/11/2025)

BADKO HMI Aceh menegaskan bahwa penguatan peran daerah dalam pengelolaan energi merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), termasuk hak terkait bagi hasil migas dan partisipasi wilayah dalam kegiatan strategis industri energi nasional.

Karena itu, BADKO HMI Aceh mendesak pemerintah pusat, SKK Migas, dan para kontraktor migas Blok Andaman untuk:

Pertama,memprioritaskan pemanfaatan Terminal LNG Arun sebagai titik transit dan pengolahan awal hasil produksi gas Blok Andaman.

Kedua, melibatkan industri, tenaga kerja, dan pelaku ekonomi lokal dalam rantai produksi dan hilirisasi migas.

Ketiga, menyusun skema kebijakan yang transparan dan berkeadilan dalam pembagian manfaat ekonomi untuk Aceh.

“Aceh tidak menolak pembangunan nasional. Yang kami inginkan hanyalah keadilan. Sumber daya kami harus memberi manfaat bagi rakyat kami,” tutup BADKO HMI Aceh.

Dengan potensi yang begitu besar, Blok Andaman semestinya menjadi momentum kebangkitan ekonomi Aceh. Namun, itu hanya dapat terwujud apabila Aceh diberikan ruang yang adil untuk terlibat, mengelola, dan menikmati hasilnya.[]