Anggota DPRK Aceh Selatan Serukan Netralitas Isu Ibadah Bupati, Fokus pada Pemulihan Pasca Bencana

ASPIRATIF.ID — Polemik terkait perjalanan ibadah Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, untuk menunaikan nazar umrah terus mendapat sorotan.

Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan dari Partai PPP, Yenni Rosnizar, S.IP menyerukan agar perbincangan publik tidak melenceng dari substansi yang sebenarnya, yakni percepatan pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah.

Menurut Yenni, bahwa dinamika kritik yang berkembang telah memasuki wilayah yang tidak produktif bagi tata kelola demokrasi lokal. Ia menekankan bahwa ibadah adalah ranah privat yang seharusnya dihormati, sementara evaluasi terhadap kinerja pemerintah harus didasarkan pada fakta lapangan yang objektif.

“Kita perlu membedakan dengan tegas antara hak konstitusional seorang hamba untuk beribadah dengan kewajiban seorang pejabat publik yang dapat dievaluasi. Membaurkan kedua hal ini justru mengaburkan substansi demokrasi dan kontrol yang sehat,” ujar Yenni Rosnizar saat dihubungi media, Senin (8/12/2025).

Lebih lanjut, legislator 3 periode dari partai PPP ini,  mengungkapkan keprihatinannya bahwa narasi politik praktis yang mengemuka dapat mengganggu konsentrasi dan soliditas semua pihak dalam menangani dampak bencana. Menurutnya, momentum pemulihan pascabencana seharusnya menjadi ruang bagi kolaborasi, bukan kontestasi.

“Saat ini, energi kolektif kita seharusnya terfokus pada memastikan kehidupan warga yang terdampak bisa kembali normal. Mulai dari pemulihan hunian, kesehatan, hingga ekonomi. Itu prioritas utama yang tidak boleh terganggu oleh hiruk-pikuk politik,” tegasnya.

Begitupun, Yenni Rosnizar juga menyoroti pentingnya melihat penanganan bencana sebagai sebuah proses berkelanjutan yang telah dimulai sejak hari pertama. Ia mengakui bahwa pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah konkret di awal kejadian.

“Fakta di lapangan menunjukkan adanya respons cepat. Tim gabungan telah bekerja, bantuan logistik didistribusikan, dan posko-posko penanganan berfungsi. Tentu selalu ada ruang untuk perbaikan, dan itu adalah bagian dari fungsi pengawasan kami di DPRK. Namun, evaluasi harus proporsional dan berbasis data, bukan pada pembentukan opini semata,” paparnya.

Di akhir pernyataannya, Yenni Rosnizar mengajak seluruh elemen masyarakat dan politik di Aceh Selatan untuk menjaga keseimbangan dalam menyikapi persoalan.

Ia mendorong agar ruang publik diisi dengan diskusi yang substantif guna mendorong akuntabilitas, tanpa harus mereduksi nilai-nilai keagamaan dan hak personal individu.

“Marilah kita mengedepankan etika berdemokrasi dan kebijaksanaan kolektif. Hormati ibadah, kawal kebijakan, dan utamakan gotong royong untuk rakyat kita yang sedang memulihkan diri. Itulah esensi sebenarnya dari kepemimpinan dan pelayanan publik,” pungkas anggota DPRK Aceh Selatan tersebut.[Rama]