KMPAN Desak Pemerintah Pusat Tetapkan Aceh sebagai Daerah Darurat Bencana Nasional

ASPIRATIF.ID — Menyikapi bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh dalam beberapa hari terakhir, Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam pemerintah pusat atas lambannya penanganan bencana.

Organisasi ini menilai bahwa kondisi di Aceh telah mencapai titik kritis yang memerlukan penetapan status darurat bencana nasional.

Menurut Sekretaris Jenderal KMPAN, Saudara Bimas, bencana yang menimpa Aceh telah menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan mengungsi.

“Kami menilai pemerintah pusat perlu segera mengambil langkah tegas dan cepat, termasuk menetapkan Aceh sebagai daerah dengan status darurat bencana nasional. Hal ini penting agar bantuan dan penanganan logistik dapat disalurkan secara maksimal dan cepat kepada masyarakat terdampak,” ujar Bimas, Senin (1/12/2025).

Bimas menambahkan, keterlambatan respon dari pemerintah pusat berpotensi memperparah dampak bencana, termasuk risiko korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas.

KMPAN menegaskan, bahwa seluruh elemen masyarakat harus bergerak bersama untuk memastikan perlindungan dan keselamatan warga.

Selain itu, Bimas menekankan perlunya transparansi dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pusat.

“Kami mendesak pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan kebijakan yang jelas terkait status darurat bencana nasional di Aceh, sehingga penyaluran bantuan, evakuasi, dan pemulihan pasca-bencana dapat dilakukan secara efektif,” pungkasnya.

Selain itu, para presidium yang tergabung dalam KMPAN juga mengecam Pemerintah pusat agar Aceh di tetapkan sebagai daerah dengan status darurat bencana nasional.

Wilayah Presidium tersebut terdiri dari ‘HIMPAC Sumbar, IMAPA Jakarta, IMTR Bogor, IKAPA Bandung, IPAS Semarang, TPA Yogyakarta, IPMASKA Surakarta, IPPMA Malang dan PMKTR Surabaya. Selain mengecam Pemerintah pusat, para wilayah Presidium ini juga melakukan aksi galang dana sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Aceh.

Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara berkomitmen untuk terus mengawal proses penanganan bencana ini dan memastikan hak-hak warga terdampak terlindungi.[]