AMM Tegaskan Forbes Relawan Aceh Bukan Milik Pribadi dan Bukan Warisan Keluarga, Mandat Ketua Redha Rahmatillah Thogam Dicabut Lewat Forum Resmi

ASPIRATIF.ID —  Aneuk Muda Mualem (AMM) menegaskan bahwa Forbes Relawan Aceh bukan milik pribadi, bukan milik kelompok tertentu, dan bukan warisan keluarga siapa pun, melainkan konsorsium lembaga relawan yang dibangun atas dasar kesepakatan kolektif untuk menghimpun kekuatan dalam mengawal pemerintahan Mualem–Dek Fad sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.
‎
‎Sekretaris AMM, Marwan, menegaskan bahwa posisi Ketua Forbes Relawan Aceh bukan jabatan permanen dan tidak dapat diklaim sebagai hak pribadi siapa pun, termasuk oleh Ketua sebelumnya, Redha Rahmatillah Thogam.
‎
‎“Forbes bukan ruang privat, bukan yayasan keluarga, dan bukan warisan keluarga. Forbes adalah konsorsium lembaga relawan yang lahir dari kerja kolektif, dan hari ini bertugas mengawal pemerintahan Mualem–Dek Fad yang telah berhasil dimenangkan bersama,” tegas Marwan, Rabu (11/2/2026).
‎
‎Marwan menjelaskan bahwa ketua-ketua lembaga yang tergabung dalam Forbes sekaligus bertindak sebagai Dewan Pengawas (Dewas) memiliki kewenangan penuh sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi untuk melakukan evaluasi, penyegaran, hingga pergantian pengurus.
‎
‎“Jabatan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara bukan hadiah, bukan jabatan permanen, dan bukan simbol prestise. Itu adalah amanah organisasi. Ketika amanah tidak dijalankan sesuai mandat, maka Dewan Pengawas berhak mencabut kepercayaan,” ujarnya.
‎
‎Ia menegaskan bahwa mandat kepemimpinan yang sebelumnya diberikan kepada Redha Rahmatillah Thogam telah dicabut melalui mekanisme resmi organisasi, yakni Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) yang digagas oleh ketua-ketua lembaga sebagai pemegang mandat kolektif Forbes.
‎
‎“Dengan dicabutnya mandat melalui forum resmi, maka tidak ada lagi legitimasi bagi saudara Redha Rahmatillah Thogam untuk mengatasnamakan diri sebagai Ketua Forbes Relawan Aceh. Mosi tidak percaya dari lembaga-lembaga yang tergabung di dalam Forbes adalah fakta organisatoris yang tidak bisa diperdebatkan,” kata Marwan.
‎
‎Menurutnya, jabatan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara harus dipahami sebagai bentuk kepercayaan yang bersifat dinamis, bukan hak yang melekat secara permanen.
‎
‎“Jika seseorang tidak mampu memberikan dampak, tidak menunjukkan kapasitas kepemimpinan, dan tidak menjaga harmoni organisasi, maka sikap yang paling bermartabat adalah legawa melepaskan jabatan atau siap menerima konsekuensi keputusan forum,” ujarnya.
‎
‎Marwan juga mengingatkan pihak-pihak yang tidak memahami semangat Forbes agar tidak bersikap berlebihan dan tidak memproduksi narasi yang menyesatkan publik.
‎
‎“Siapa pun yang tidak memahami ruh Forbes, sebaiknya tidak bersikap reaktif. Forbes dibangun dari etika kolektif, bukan dari ego personal, apalagi klaim-klaim yang menyerupai kepemilikan atau pewarisan,” tegasnya.
‎
‎Lebih jauh, AMM menyatakan bahwa jika persoalan internal terus dipelihara tanpa kedewasaan, maka berbagai fakta yang selama ini disimpan dapat dibuka secara terbuka.
‎
‎“Jika sikap tidak dewasa terus dipertontonkan, maka persoalan internal, ketidaktransparanan organisasi, persoalan utang, hingga problem etika kepemimpinan bisa kami buka ke publik atau dilaporkan ke pihak berwenang. Bukti-bukti ada dan siap dipertanggungjawabkan,” ungkap Marwan.
‎
‎Namun, ia menekankan bahwa langkah ini bukan untuk memperkeruh situasi, melainkan untuk menjaga marwah organisasi dan memastikan Forbes tetap berada pada jalur yang benar.
‎
‎“Kami ingin Forbes kembali menjadi rumah besar relawan yang sehat, rasional, dan bermartabat. Penyegaran struktural adalah keniscayaan agar Forbes mampu menjalankan peran strategisnya dalam mengawal pemerintahan Mualem–Dek Fad demi kepentingan rakyat Aceh,” pungkasnya.[]