ASPIRATIF.ID – Selasa 27 Mei 2025, genap 100 hari H.Mirwan dan Baital Mukadis menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan periode 2025-2030. Pasangan dengan jargon MANIS ini diambil sumpah jabatan pada 17 Februari 2025 lalu oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Selama 100 hari kerja sudah pasti ada langkah dan terobosan yang dilakukan dalam upaya mewujudkan visi dan misi menuju Aceh Selatan maju dan produktif.
Sebut saja, program pro rakyat yang telah dilaunching seperti Bajak Sawah Gratis (BASAGA) yang menjadi andalan dan program lainnya diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh Selatan.
Begitupun, dalam 100 hari kerja pemerintahan MANIS, ada beberapa kebijakan yang mendapat sorotan dan respon dari masyarakat Aceh Selatan, seperti pengangkatan Plt Direktur BUMD Fajar Selatan yang diduga melanggar PP 54 tahun 2017.
Tidak hanya itu, penunjukan Dewan Pengawas Baitul Mal Aceh Selatan disebut sebut juga bertentangan dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2021.
Berikut wawancara Media ASPIRATIF ID dengan anggota DPRK Aceh Selatan yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi II di sela sela kesibukannya sebagai wakil rakyat di Kabupaten Aceh Selatan.
Bagaimana Tanggapan pak Alja terkait dengan capaian Program 100 hari Kerja Pemerintahan H.Mirwan dan Baital Mukadis (MANIS)?
Dalam waktu yang singkat ini, yang paling mungkin adalah meletakkan pondasi, dalam 100 hari pertama ini Bupati/Wakil Bupati melaunching beberapa program unggulannya, seperti bajak sawah gratis, pembagian kapal motor, rehab rumah, dan program lainnya.
Jadi, kita berharap pondasi ini benar-benar kokoh sehingga program pemerintah kabupaten aceh selatan dapat menyentuh akar persoalan.
Apa program kerja yang sudah digagas dan diluncurkan, sudah menyentuh aspek kepentingan masyarakat atau hanya seremonial saja?
Seremonial itu untuk memberikan tanda, bahwa pemerintah kabupaten Aceh Selatan mulai melakukan berbagai program. Sebut saja seremonial launching bajak sawah gratis, pemerintaj kabupaten memberikan tanda, bahwa program bajak sawah gratis sudah dimulai.
Harapannya, setelah launching ini masyarakat dapat mengetahui, berpartisipasi aktif, dan seterusnya. Harus dipahami seremonial launchig dalam konteks itu.
Nah, kita bisa melihat, beberapa program yang dilaunching itu menyentuh langsung persoalan yang dihadapinmasyarat, terutama masyarakat yang termarginalkan, seperti petani, nelayan, dan perempuan.
Beredar kabar bahwa, kegiatan launching (peluncuran) program hanya dilakukan di wilayah tapaktuan hingga ke Labuhan Haji, sementara Kluet, Bakongan dan Trumon diabaikan, apa tanggapan Pak Alja selaku putra Kluet ?
Secara teknis, instansi terkait pasti memiliki alasan terhadap pemilihan lokasi launching tersebut.
Tidak ada persoalan di mana launching dilakukan, yang penting program tersebut diperuntukkan bagi rakyat Aceh Selatan, tanpa membedakan asal-usul, ras, warna kulit, dan seterusnya. Masyarakat harus memiliki akses yang sama terhadap berbagai program unggulan tersebut.
Selama 100 hari kerja, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan Bupati Aceh Selatan H.Mirwan yang berujung blunder dan mendapat tanggapan serius dari masyarakat, misalnya surat efesiensi anggaran terkait pengurangan 70 persen honorium tenaga kontrak, Pengangkatan Plt Direktur BUMD Fajar Selatan, PDAM tapi sudah diklarifikasi belum ada SK dan pengangkatan Dewas Baitul Mail Aceh Selatan, bagaimana tanggapan anda?
Seperti pendapat saya sebelumnya, perlu penguatan dan konsolidasi legislasi di setdakab Aceh Selatan.
Plt.Sekda harus memimpin konsolidasi ini, komunikasi antar bagian/bidang harus jalan.
Tidak boleh ada yang tersumbat.Pastikan setiap surat yang sudah diparaf kiri-kanan tsb sudah melalui telaah dan pertimbangan dalam berbagai aspek, yang paling penting aspek yuridis.
Naskah yang sampai ke meja Bupati harus matang. Kemudian, kita juga berharap kepada tim atau perangkat di luar birokrasi harus memberikan masukan yang konstruktif kepada Bupati, jangan merusak sistem birokrasi yang sudah ada.
Sebagai sekretaris Partai Gerindra Aceh Selatan, bagaimana anda memposisikan diri di saat kebijakan Bupati Aceh Selatan tidak pro rakyat, sementara H.Mirwan adalah ketua Partai Gerindra Aceh Selatan?
Saya kira kita semua memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan pemerintah kabupaten aceh selatan, tentunya dengan kapasitas dan kewenangan yang kita miliki.
Secara internal, saya memiliki tanggungjawab moral untuk memastikan pemerintah ini berjalan sebagaimana mestinya, karena ini menjadi cerminan partai, Bupati yang sekarang merupakan ketua Partai Gerindra Aceh Selatan.
Harapan kita dengan kebijakan Bupati dapat membantu pemenuhan target elektoral yang diberikan DPP Partai kepada DPC Aceh Selatan.
Di sisi lain, sebagai pemangku kebijakan publik, posisi Bupati harus mendapat perhatian publik, dan saya akan menggunakan ruang dan celah internal untuk memberikan masukan kepada Bupati.
Pertanyaan terakhir, apa saran dan masukan selaku anggota DPRK Aceh Selatan dalam upaya perbaikan di masa mendatang, sehingga visi dan misi Pemerintahan MANIS untuk mewujudkan Aceh Selatan Maju dan Produktif dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan?
Secara persona, Haji Mirwan dan Haji Baital Mukadis memiliki keinginan yang kuat untuk memajukan Aceh Selatan, dan ini menjadi alasan dalam memilih tagline: Aceh Selatan Maju dan Produktif.
Maju dan Produktif itu meruapakan kata sifat. Harapan kita, program unggulan yang sudah dilaunching dalam beberapa hari terakhir ini dapat memberikan kemajuan bagi aceh selatan. DPRK akan mendukung setiap kebijakan Bupati yang pro pada kesejahteraan rakyat.[]
