ASPIRATIF .ID – 100 (Seratus) kerja tentunya tak dapat dijadikan kesimpulan untuk kinerja 5(lima) tahun suatu pemerintahan, namun hal ini menjadi titik awal dalam memantapkan pondasi program kerja, menata arah pembangunan dan pemerintahan.
Terlepas dari dinamika politik, sikap like and dislike yang terkadang dipengaruhi oleh pilihan pilkada, namun 100 hari Pemerintahan Aceh Selatan di bawah kepemimpinan H Mirwan MS – H Baital Mukadis telah berhasil meletakkan pondasi program berbasis kerakyatan sebagai patron untuk menuju Aceh Selatan yang lebih maju dan produktif.
Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Gerakan Pemuda Negeri Pala (GerPALA) Fadhli Irman dalam rilis yang diterima Redaksi ASPIRATIF.ID Kamis, 29 Mei 2025.
Menurut Irman, diakui ataupun tidak merubah arah Pemerintahan Daerah dari yang sebelumnya berorientasi ‘konsumtif berbasis pencitraan’ menuju arah produktif berbasis kemajuan bukanlah perkara mudah.
Apalagi, Aceh Selatan sebelumnya telah dilanda penyakit kronis tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah. Tentunya waktu 100 hari amat terlalu singkat untuk mengobati dan menata kembali semua itu, namun diharapkan langkah awal yang dipandu oleh semangat perubahan dan itikad yang baik dari kepemimpinan yang baru menjadi kekuatan untuk mewujudkan harapan masyarakat.
“Untuk merubah pola itu, maka pemerintahan yang baru tentunya perlu meletakkan terlebih dahulu pondasi pemerintahan di awal pemerintahannya. Namun, sebagai rakyat yang merindukan perubahan tentunya kita mendukung penuh program-program kerakyatan yang telah diluncurkan dan diharapkan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan dapat terus memantapkan serta memaksimalkan realisasi program-program kerakyatan itu seiring waktu nantinya,” kata Irman.
Irman melanjutkan, terlepas dari dinamika politik dan perbedaan presepsi yang terjadi di lapangan, namun harus diakui bahwa sejumlah program Bajak Sawah Gratis (Basaga), bantuan fasilitas perahu motor (robin), Kartu Aceh Selatan Sejahtera (KASS), rumah singgah, dan sejumlah program lainnya merupakan program kerakyatan yang begitu menyentuh serta harus dapat dimaksimalkalkan ke depan.
Selain itu, lanjut Irman, wacana pemerintah Aceh Selatan dalam perbaikan tata kelola pelayanan masyarakat berbasis teknologi digitalisasi untuk memaksimalkan pelayanan publik yang cepat dan tepat juga patut didukung, diantaranya, pendirian Mall Pelayanan Publik (MPP), Call Center Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak, dan sebagainya.
Apalagi, jika kita lihat tidak menutup kemungkinan ke depan Aceh Selatan memiliki comand center yang menjadi ruang kendali penantauan kinerja dan pelayanan publik.
Tak hanya itu, program penataan aset yang dilakukan juga patut diacungi jempol, hal itu sangat perlu dilakukan guna memaksimalkan penggunaan aset daerah agar tepat sasaran dan tepat guna, tidak lagi amburadur seperti sebelumnya.
Namun demikian, tegas Irman, untuk memaksimalkan realisasi program-program kerakyatan yang sudah diluncurkan dalam program 100 hari kerja maupun program yang belum dimulai, Bupati Aceh Selatan perlu menyegerakan 2 (dua) yakni mutasi/rotasi pejabat daerah dan pergeseran anggaran.
“Jangan sampai Bupati dan Wakil Bupati larinya 120 KM/Jam, para pejabat SKPK nya justru hanya 60 Km jam, tentunya ini sangat berpengaruh akan kinerja pemerintahan ke depan, jika tidak segera dilakukan maka performa kinerja pemerintahan juga tak akan maksimal,” sebutnya.
Irman juga mengingatkan agar Bupati Aceh Selatan tak terjebak dalam jurus ‘asal bapak senang’ yang selama ini kerap dilakoni oleh para pejabat birokrasi.
“Bupati harus benar-benar jeli dan hati-hati, jangan sampai terperangkap dengan skenario elit birokrasi Aceh Selatan yang telah membudaya selama ini. Jika Bupati H Mirwan istiqomah demi perubahan, maka tentunya harus didukung oleh perangkat daerah yang mumpuni,” ujar Irman.
“Untuk itu perlu segera dilakukan mutasi dan rotasi guna penyegaran, jangan sampai membiarkan sejumlah posisi perangkat daerah dijabat oleh orang yang tidak tepat dan bergelimang Plt, tentunya setelah 100 hari menjabat Bupati Aceh Selatan sudah memiliki gambaran dalam evaluasi kinerja perangkat daerah,” jelasnya.
Terakhir, GerPALA juga meminta agar Bupati H Mirwan dapat segera melakukan pergeseran anggaran dan mempersiapkan perubahan APBK 2025.
“Hal ini sangatlah penting disegerakan mengingat sudah memasuki akhir semester 1 tahun 2025 realisasi anggaran Aceh Selatan sangat rendah masih dibawah 10 persen. Kondisi ini telah mempengaruhi perputaran uang di masyarakat sehingga berdampak kepada perekonomian masyarakat,” sebut Irman.
“Jangan sampai, karena kinerja SKPK terkait lambat namun dipertahankan karena kemampuan setor wajah dan acting, lalu ujung-ujungnya menghambat kerja pemerintahan ke depannya bahkan berpeluang kembali terjatuh ke lobang yang sama, dengan tata kelola keuangan daerah amburadur sebelumnya,” tutupnya.[]
