ASPIRATIF.ID — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh Selatan mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat.
Dalam rapat dengan para pelaksana program, DPRK tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap petunjuk teknis, tetapi juga mendorong aspek pemberdayaan ekonomi lokal dan jaminan keamanan pangan.
Sekretaris Komisi II DPRK Aceh Selatan, Kandidat Doktor Ir. Alja Yusnadi,S.TP, M.Si yang memimpin rapat bersama Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan tenaga ahli gizi, menyoroti pentingnya efektivitas program.
“Kami ingin program ini berjalan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak sekolah penerima MBG,” ujar Alja di ruang Banmus DPRK setempat, Kamis (16/10/2025).
Lebih dari sekadar kepatuhan administratif, Alja mendorong integrasi program dengan perekonomian lokal. Ia menekankan agar yayasan dan SPPG dapat memanfaatkan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam penyediaan bahan makanan.
“Selain memanfaatkan pekerja lokal, kami juga meminta pelaksana MBG memanfaatkan produk UMKM lokal agar ekonomi masyarakat terbantu,” tambahnya.
Sementara itu, dari sisi keamanan dan kualitas, Sekretaris Komisi IV DPRK Aceh Selatan, Novi Rosmita, menekankan pentingnya standar fasilitas dan kualitas sumber daya manusia.
Novi menegaskan bahwa dapur SPPG harus memenuhi standar kelayakan serta memiliki sertifikat laik higiene dan sanitasi. Begitu pula dengan tenaga dapur yang wajib memiliki sertifikat penjamah makanan.
“Kalau tidak memenuhi syarat tersebut harus dievaluasi, karena ini menyangkut keselamatan anak-anak penerima MBG. Risiko seperti keracunan makanan harus benar-benar dicegah,” tegas Novi Rosmita.
Untuk memastikan kelancaran operasional di lapangan, Alja Yusnadi juga meminta agar kepala dapur SPPG aktif berkoordinasi dengan pihak sekolah, posyandu, dan yayasan.
Koordinasi ini dinilai krusial untuk menampung dan menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat. Ahli gizi juga diingatkan untuk selalu bekerja sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.
“Apa pun keluhan masyarakat harus segera dievaluasi. Kepala dapur perlu berkoordinasi dengan sekolah dan posyandu agar pelaksanaan MBG berjalan lancar. Ahli gizi juga wajib menyesuaikan menu dengan juknis yang sudah ditetapkan,” pungkas Alja.
Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, DPRK Aceh Selatan berharap program MBG tidak hanya memenuhi asupan gizi anak sekolah, tetapi juga berkontribusi positif terhadap perekonomian lokal dan menjamin standar keamanan pangan yang ketat.[Rama]
