Oleh : Zairi Karnaini, SH
(Aktivis 98 dan Advokat)
Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai daerah di Indonesia diguncang aksi demonstrasi yang menyasar lembaga legislatif, baik DPR RI maupun DPRD. Gelombang protes ini tidak hanya muncul di pusat pemerintahan di Jakarta, tetapi juga merebak hingga pelosok negeri.
Fenomena ini mencerminkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap wakil rakyat yang seharusnya menjadi corong aspirasi masyarakat.
Kenapa Ini Bisa Terjadi?
Demo besar-besaran terhadap DPR bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ada akumulasi kekecewaan yang menumpuk di tengah masyarakat.
Rakyat merasa semakin jauh dari lembaga perwakilan yang seharusnya menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan negara.
Latar Belakang Kekecewaan:
1. Jarak antara wakil dan rakyat dimana banyak masyarakat merasa bahwa DPR dan DPRD lebih sibuk dengan urusan politik, lobi kekuasaan, serta kepentingan kelompok tertentu, ketimbang memperjuangkan nasib rakyat.
2. Skandal dan korupsi dimana tidak sedikit anggota legislatif yang tersandung kasus korupsi, bahkan terkait dengan dana bansos dan proyek infrastruktur yang seharusnya menjadi hak publik.
3. Kebijakan kontroversial yaitu beberapa undang-undang yang disahkan dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil, seperti UU Cipta Kerja, revisi UU KPK, maupun kebijakan lain yang dinilai melemahkan posisi masyarakat.
4. Minim transparansi dimana proses legislasi yang sering terburu-buru dan kurang melibatkan partisipasi publik membuat rakyat merasa ditinggalkan.
Beberapa hal yang menjadi Pemicu Kemarahan Rakyat:
1. Kebijakan yang merugikan: Undang-undang yang dianggap menguntungkan elit dan investor, tapi memberatkan pekerja, petani, dan nelayan.
2. Kenaikan biaya hidup: Inflasi, harga kebutuhan pokok, dan tarif yang naik tanpa solusi nyata membuat masyarakat menilai DPR tidak hadir membela mereka.
3. Ketidakpekaan elit politik: Pernyataan, gaya hidup mewah, hingga sikap arogan sebagian anggota dewan memicu rasa ketidakadilan sosial.
4. Korupsi berjamaah: Kasus demi kasus korupsi membuat citra DPR dan DPRD semakin buruk.
Solusi yang Dibutuhkan:
1. Reformasi internal DPR/DPRD berupa mekanisme rekrutmen caleg harus lebih transparan dan berbasis integritas, bukan sekadar kekuatan modal.
2. Keterbukaan informasi dimana setiap pembahasan RUU, anggaran, dan kebijakan harus melibatkan masyarakat secara aktif melalui forum konsultasi publik.
3. Pemberantasan korupsi yang serius dimana penegakan hukum harus tegas tanpa pandang bulu terhadap anggota dewan yang menyalahgunakan jabatan.
4. Peningkatan fungsi representasi – DPR dan DPRD harus turun langsung ke masyarakat, mendengar keluhan warga, dan memperjuangkannya di parlemen.
5. Etika dan integritas wakil rakyat – Pendidikan politik, kode etik yang ketat, dan sanksi sosial harus ditegakkan bagi anggota legislatif yang menyimpang.
Fenomena demo terhadap DPR sesungguhnya adalah alarm keras bagi demokrasi Indonesia. Ia menandakan ada jurang lebar antara rakyat dan wakilnya. Jika tidak segera ada perbaikan menyeluruh, krisis kepercayaan ini dapat semakin dalam dan berisiko melahirkan instabilitas politik yang berkepanjangan.[]
