ASPIRATIF.ID – Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hadi Surya, mengeluarkan pernyataan keras menanggapi kembali terjadinya gangguan sistem pada layanan digital Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menyebabkan lumpuhnya transaksi perbankan di Aceh.
Gangguan ini bukan lagi hal baru, melainkan peristiwa yang terus berulang, tanpa ada tanda-tanda perbaikan nyata dari pihak BSI ungkap Hadi Surya Senin 02 Juni 2025 disela-sela Reses di Aceh Singkil.
Gangguan layanan BSI pada aplikasi BYOND yang kembali terjadi pada Senin, 2 Juni 2025, dinilai telah menyebabkan keresahan luas.
Dampaknya dirasakan oleh pelaku UMKM, petani, pegawai, mahasiswa, hingga layanan pemerintahan yang bergantung pada sistem keuangan BSI. Hadi menyebut bahwa kondisi ini sangat mengganggu roda ekonomi Aceh.
Menurut Hadi Surya, ini bukan sekadar masalah teknis atau gangguan server.
Yang sedang terjadi adalah krisis kepercayaan publik yang makin dalam terhadap BSI, bank yang selama ini memonopoli layanan keuangan syariah di Aceh.
Lebih lanjut, Ia menyebut bahwa sistem yang terus-menerus bermasalah bukan hanya menghambat transaksi, tetapi secara langsung mengganggu aktivitas ekonomi rakyat, mengganggu kestabilan usaha kecil, dan bahkan berdampak pada pelayanan pemerintahan.
“Ketika masyarakat tidak bisa menarik uangnya, tidak bisa mentransfer dana, tidak bisa melakukan transaksi bisnis, dan ini terjadi berkali-kali, maka kita tidak lagi bicara soal gangguan teknis. Kita sedang berhadapan dengan kegagalan manajemen dan sistemik. Rakyat Aceh tidak boleh terus menjadi korban dari sistem yang tidak bisa diandalkan,” kata Hadi Surya.
Ia juga menilai bahwa sejauh ini, tidak terlihat ada keseriusan dari BSI untuk melakukan transformasi digital yang layak.
Permintaan maaf berulang tanpa solusi berkelanjutan bukanlah bentuk tanggung jawab, tapi pembiaran.
Dalam konteks daerah seperti Aceh, yang telah memberi kepercayaan besar kepada sistem keuangan syariah, kekecewaan seperti ini berpotensi melahirkan krisis kepercayaan terhadap institusi keuangan secara lebih luas.
Karena itu, Hadi Surya mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan tata kelola BSI, terutama di Aceh.
Ia juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak tinggal diam, karena pengawasan terhadap stabilitas layanan keuangan adalah bagian dari mandat utama mereka.
Di sisi lain, ia juga mendorong Gubernur Aceh untuk segera membuka ruang alternatif dengan menghadirkan bank-bank lain agar masyarakat tidak bergantung secara tunggal pada satu sistem yang terus-menerus gagal.
“Ini bukan soal kita anti terhadap BSI. Kita bicara tentang pelayanan publik. Bank harus bisa dipercaya. Kalau BSI tidak mampu memenuhi kepercayaan itu, maka kita perlu menghadirkan opsi lain yang lebih siap, lebih sigap, dan lebih profesional,” ujarnya.
Komisi III DPRA, kata Hadi, sedang mempersiapkan langkah-langkah lanjutan untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk BSI, OJK, dalam forum resmi untuk mencari solusi yang konkret.
Evaluasi terhadap sistem keuangan di Aceh juga akan dilakukan secara menyeluruh, agar rakyat tidak terus-menerus menjadi korban kebijakan dan sistem yang tidak berpihak kepada kepentingan publik.
Hadi Surya menegaskan bahwa Aceh mendukung ekonomi syariah, tapi dukungan itu harus dibalas dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
“Perbankan syariah harus menjadi solusi ekonomi umat, bukan menjadi penghambat. Rakyat Aceh butuh pelayanan yang adil, cepat, dan bertanggung jawab bukan sekadar janji perbaikan yang tidak pernah terbukti,” tutup mantan ketua Partai Gerindra Aceh Selatan ini.[]
